Risiko & Anggaran

Kebutuhan Anggaran — Sumber, Estimasi & Pertanyaan Kritis Mei 2026

Komponen Sumber Estimasi Catatan
Pinjaman fisik kopdes Himbara Rp248 T PMK 15/2026: cicilan kini dipotong dari DAU/DBH daerah
Risiko gagal bayar (Celios) Himbara / APBD Rp85,96 T Proyeksi NPL jika mayoritas kopdes tidak BEP
Pelatihan 330K SDM APBN + Dana Desa Rp3–5 T BELUM ada di APBN 2026 — SPPI 35K hanya 10% target
Dana Desa dialihkan Dana Desa 2026 58% Dari total Dana Desa 2026 — polemik otonomi desa meluas
Internet rural APBN + USO Fund Rp2–3 T 2.500 desa target USO 2026 — dari ~14.000 yang butuh
SIMKOPDES ops & dev APBN Kemenkop Rp0,5–1 T/thn Biaya operasional ongoing per tahun
Struktur Risiko Fiskal
APBN langsung (training + internet + ops):
~Rp10–15 T
di luar Rp248T pinjaman Himbara
PMK 15/2026 perubahan struktural:
Cicilan Himbara tidak dibayar kopdes — dipotong otomatis dari DAU/DBH daerah. Risiko pindah ke APBD, bukan hilang.
4 Pertanyaan Kritis — Belum Terjawab
⚠️ Siapa menanggung Rp85,96 T jika NPL meledak? PMK 15/2026 pindahkan ke APBD — tapi APBD daerah kuat?
⚠️ Dari mana Rp3–5 T pelatihan SDM? Belum ada alokasi di APBN 2026. SPPI 35K dari 330K yang butuh.
⚠️ 58% Dana Desa dialihkan — apa yang tersisa untuk kebutuhan desa lain?
⚠️ USO Fund cukup hanya 2.500 desa dari ~14.000 yang masih butuh internet rural.
PMK 15/2026 bukan solusi fiskal — hanya relokasi risiko. Beban cicilan Rp248T pindah dari kopdes ke APBD daerah lewat top-slicing DAU/DBH. Jika NPL Rp85,96 T (proyeksi Celios) terjadi, krisis BUMN dan APBD daerah terjadi bersamaan.