Risiko & Anggaran
Exit & Contingency Plan — Jika Skenario Pesimis Terjadi
| Trigger |
Threshold |
Respon Wajib |
PIC |
Deadline Respon |
| NPL Himbara |
≥10% |
Freeze kredit baru. Audit menyeluruh 30 hari. |
OJK + Himbara |
14 hari |
| NPL Himbara |
≥20% |
Protokol krisis: restrukturisasi massal + injeksi PMN. |
Presiden + Kemenkeu |
72 jam |
| APBD collapse |
DAU terpotong >30% |
Revisi PMK 15/2026 darurat — hentikan top-slicing. |
Kemenkeu + Kemendagri |
30 hari |
| Kopdes operasional |
<20% per Okt 2026 |
Revisi target resmi. Fokus konsolidasi 20K terbaik. |
Kemenkop |
60 hari |
Opsi Restrukturisasi (
NPL 10–20%)
- Konsolidasi kopdes — merger kopdes tidak viable ke kopdes kecamatan. Scale down 82K → 20K unit viabel.
- Konversi utang — pinjaman Himbara dikonversi sebagian ke equity pemerintah daerah.
- Moratorium cicilan — grace period 12–24 bulan untuk kopdes yang baru operasional <1 tahun.
- Unit kill — tutup unit tidak viable (lihat kill criteria s27), fokus 2–3 unit core per kopdes.
Skenario Exit Total (
NPL >20%)
- Himbara bailout — PMN darurat dari APBN. Estimasi kebutuhan: Rp80–90T (setara proyeksi Celios).
- Privatisasi aset — gedung kopdes, cold storage, armada logistik dijual ke swasta atau BUMDes.
- Program transformasi — kopdes dikonversi ke BUMDes 2.0 dengan modal lebih kecil dan mandate lebih terbatas.
- Akuntabilitas politik — siapa yang menanggung? Inpres harus ada klausul liability eksplisit.
Preseden Historis — Belajar dari Kegagalan Serupa
KUD 1998: Likuidasi massal karena
NPL dan korupsi. Dana keluar tapi accountability tidak ada.
BLBI 1997: Bailout Rp650T tanpa mekanisme recovery. Preseden buruk yang harus dihindari.
Dana Desa 2015: ~30% desa pertama punya masalah tata kelola. Butuh 3 tahun untuk stabilisasi.
Program Rp248T tanpa exit plan adalah program yang tidak pernah mengantisipasi kegagalan. Contingency plan ini bukan pesimisme — ini standar minimum tata kelola untuk program fiskal skala nasional.